Politik dan Influencer: Kolaborasi Digital yang Semakin Marak

Kehadiran media sosial ini merupakan wadah yang memungkinkan manusia untuk berinteraksi secara online tanpa harus dibatasi oleh ruang dan waktu, hal ini telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan sosial di masyarakat, khususnya bagi Generasi Z.

Perkembangan media sosial sebagai platform pertukaran sosial, informasi, dan politik, telah menjadi alat berpengaruh besar yang dapat digunakan secara efektif untuk menargetkan berbagai segmen di masyarakat Indonesia.

Seiring dengan perkembangan media sosial, muncul sosok- sosok pengguna media sosial yang memiliki pengaruh, sosok ini kemudian dikenal sebagai influencer.

Influencer dapat diartikan sebagai figur atau seorang pengguna media sosial yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, merubah opini dan perilaku seseorang, utamanya pengikut atau followers mereka pada akun media sosialnya.

Sementara, di ranah politik kehadiran media sosial menjadi media baru dalam meraih suara, khususnya suara pemilih milenial dan zoomer, termasuk dewasa ini juga dimanfaatkan sebagai sarana untuk membuat penggunanya ter literasi secara politik.

Artikel kali ini membahas tentang peran influencer dalam sistem politik Indonesia di era digitalisasi.

Baca juga: Anti Jenuh untuk Si Kecil! Kegiatan Seru di Rumah Saat Ramadhan

Peran Influencer dalam Sitem Politik Era Digital

David Easton menggambarkan proses pembuatan kebijakan sebagai sebuah sistem politik yang terdiri dari fase input, proses, output dan umpan balik. Dalam konteks ini, faktor-faktor yang mempengaruhi memainkan peran penting dalam fase input dan umpan balik dalam proses pembuatan kebijakan.

Pada fase input, para aktor politik mulai mengajukan berbagai kepentingan yang berbeda untuk dipertimbangkan dalam proses kebijakan. Di sini, dukungan publik berperan untuk memberikan tekanan kepada para pemangku kepentingan untuk segera merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, influencer diharapkan dapat mewakili kepentingan publik secara luas dan objektif. Idealnya, mereka tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap suatu isu tertentu dan hanya berperan sebagai jembatan aspirasi masyarakat untuk memastikan suara mereka didengar dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah.

Di era digital, influencer memiliki peran penting dalam mewakili kepentingan publik, terutama dalam mempengaruhi kebijakan publik. Idealnya, dukungan yang mereka berikan bersifat netral, tanpa kepentingan pribadi, dan bertindak sebagai perantara aspirasi publik.

Dalam sistem politik digital, setiap influencer tentu memiliki cara unik dalam mengekspresikan dukungannya; gaya bahasa dan kreativitas mereka mempengaruhi pesan yang mereka sampaikan. Selama audiens dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan, tidak masalah jika mereka menggunakan cara yang berbeda untuk menyampaikannya.

Influencer mengekspresikan dukungan mereka secara berbeda dari akademisi. Akademisi biasanya mengikuti aturan dan regulasi yang ketat, sementara influencer memiliki lebih banyak kebebasan berekspresi. Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama untuk mengekspresikan dukungan mereka.

Di era politik digital, influencer juga berperan dalam proses umpan balik. Mereka membantu memantau, menganalisis, dan mengevaluasi kebijakan agar dapat diimplementasikan secara lebih efektif di masa depan. Melalui pengaruhnya, mereka dapat bertindak sebagai jembatan antara publik dan pembuat kebijakan.

Singkatnya, influencer merupakan cerminan opini publik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, baik dari segi dukungan maupun kritik. Kehadiran mereka membawa dampak positif bagi sistem politik di era digital.

Sumber: rajakomen.com